2 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Aliansi mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan aksi bersama pada 21 April mendatang.
Rencana aksi itu dilakukan dengan tuntutan mendesak pemberantasan praktik KKN di lingkungan Pemprov-DPRD Kaltim. Donasi logistik--terutama minuman dalam kemasan--dari warga pun berdatangan ke posko relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Tiga tuntutan aksi 21 April
Mengutip dari detikKalimantan, aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim pada 21 April nanti dilakukan mengkritisi sejumlah kebijakan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud yang terdiri atas tiga tuntutan utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, menuntut evaluasi menyeluruh (audit) terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim, terutama terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 miliar.
Kedua, mendesak penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ketiga, massa mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal dan independen. Pasalnya, masyarakat menyoroti posisi Ketua DPRD Kaltim yang saat ini Hasanuddin Mas'ud dari Fraksi Golkar merupakan saudara kandung Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
Tiga tuntutan utama itu dirumuskan dalam konsolidasi yang digelar Senin (13/4) malam.
Kamarul Azwan, perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, mengungkapkan bahwa konsolidasi terus dilakukan untuk menyatukan persepsi. Dari berbagai diskusi, tuntutan massa kini mengerucut pada tiga poin utama, tersebut dugaan KKN tersebut.
Menurut pihaknya, kata Kamarul, sejumlah kebijakan yang belakangan menjadi sorotan publik perlu ditinjau ulang. Termasuk dugaan praktik nepotisme yang dinilai harus menjadi perhatian dalam tata kelola pemerintahan.
"Harusnya DPRD bisa berdiri independen. Jangan sampai ada relasi yang memengaruhi fungsi pengawasan," tutur Kamarul, Selasa (14/4) dikutip dari detikKalimantan.
"Jangan sampai relasi keluarga ini memengaruhi kinerja pengawasan dewan secara profesional," sambungnya.
Di sisi lain, ia juga mengklarifikasi bahwa poster bertuliskan "lengserkan gubernur" yang beredar luas bukanlah tuntutan dari kelompok mahasiswa. Menurutnya poster tersebut awalnya berasal dari elemen masyarakat atas nama Aliansi Masyarakat Kaltim yang lebih dulu menyuarakan keinginan aksi.
"Itu bukan dari teman-teman mahasiswa. Itu dari elemen masyarakat yang lebih dulu bergerak," ujarnya.
Bantuan logistik
Sementara itu menjelang aksi, masyarakat mulai mendirikan posko dan bantuan logistik mulai mengalir.
Berbeda dengan aksi demo biasanya, kali ini tidak hanya menggema di ruang-ruang konsolidasi mahasiswa, tetapi juga berbagai kalangan. Keterlibatan masyarakat mewujud nyata dalam bentuk bantuan, mulai dari tumpukan kardus air mineral hingga uang.
Saat ini, terdapat dua titik utama posko penerimaan logistik, yakni di kawasan Lembuswana dan Jalan S Parman, Samarinda.
Salah satu relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Irma Suryani, menuturkan bahwa bantuan datang tidak hanya dari warga Samarinda, melainkan juga dari Balikpapan hingga Tenggarong.
"Bentuknya macam-macam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, sampai uang tunai," ungkap Irma, Rabu (15/4) dikutip dari detikKalimantan.
Meski belum dihitung secara menyeluruh, Irma mengklaim donasi yang masuk melalui metode pembayaran QRIS saja sudah menyentuh angka Rp 20 juta dan diperkirakan totalnya mencapai puluhan juta rupiah.
Menurut Irma, para donatur tidak didominasi oleh kalangan berduit, melainkan justru mengalir deras dari keringat masyarakat kecil yang ikut merasa resah. Irma mengatakan bahwa lebih dari 100 orang telah berkontribusi dengan cara mereka masing-masing.
"Ada pemulung yang kasih Rp20 ribu, bahkan ada yang Rp5 ribu. Anak SD juga ada yang nyumbang Rp1.000. Ibu-ibu pedagang juga ikut bantu semampunya, bahkan ada yang bawa hasil kebun seperti singkong dan pisang," ceritanya.
Tumpukan logistik dari masyarakat ini disebut-sebut menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak prorakyat, dari mulai pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar hingga renovasi rumah jabatan gubernur Rp25 miliar.
Hingga berita ini ditulis CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi baik dari Gubernur maupun Pemprov Kaltim, dan DPRD Kaltim terkait rencana aksi besar-besaran warga pada 21 April mendatang.
Baca berita lengkapnya di sini.
(ugo)
Add
as a preferred source on Google
