8 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperingatkan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika konflik di Timur Tengah berkepanjangan dan memicu lonjakan harga minyak dunia.
Airlangga menyebut sejumlah skenario kenaikan harga minyak berpotensi mendorong defisit APBN melampaui batas yang ditetapkan pemerintah.
Ia menjelaskan, dalam skenario moderat hingga pesimistis, harga minyak mentah Indonesia (ICP) bisa meningkat signifikan sehingga menekan fiskal negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan," ujar Airlangga di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3).
Airlangga memaparkan, jika harga minyak rata-rata berada di kisaran US$86 per barel dengan kurs Rp17 ribu per dolar AS, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar 3,18 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Sementara, pada skenario moderat dengan harga minyak US$97 per barel dan kurs Rp17.300 per dolar AS, defisit berpotensi melebar hingga 3,53 persen.
Dalam skenario terburuk, ketika harga minyak menembus US$115 per barel dan nilai tukar rupiah berada di level Rp17.500 per dolar AS, defisit APBN diperkirakan bisa mencapai 4,06 persen dari PDB.
Padahal, Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB.
Airlangga mengatakan tekanan fiskal terutama berasal dari kenaikan biaya impor energi serta meningkatnya beban subsidi dan kompensasi energi.
Meski demikian, ia menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Konsumsi domestik masih menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB, sementara rasio utang luar negeri berada di kisaran 29,9 persen dari PDB.
Cadangan devisa juga tercatat sebesar US$151,9 miliar atau setara sekitar enam bulan impor.
"APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber," ujarnya.
Untuk mengantisipasi tekanan ekonomi global, pemerintah juga menyiapkan opsi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang berisi sejumlah kebijakan fiskal darurat.
Airlangga mengatakan Perpu tersebut akan mencakup berbagai instrumen, mulai dari insentif pajak hingga fleksibilitas pengelolaan anggaran negara.
Beberapa kebijakan yang disiapkan antara lain insentif darurat pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sektor yang terdampak, pembebasan bea masuk bahan baku tertentu untuk menjaga kinerja ekspor, serta penundaan kewajiban pajak bagi UMKM dan industri padat energi.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pajak tambahan terhadap komoditas yang berpotensi memperoleh windfall profit dari kenaikan harga global, seperti minyak sawit, nikel, emas, dan tembaga.
Di sisi belanja negara, pemerintah membuka kemungkinan melanjutkan bantuan langsung tunai (BLT) energi serta memperluas program perlindungan sosial darurat.
Airlangga menambahkan, melalui Perpu tersebut pemerintah juga dapat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan anggaran, termasuk kemungkinan memperlebar defisit APBN di atas 3 persen dan melakukan realokasi anggaran lintas program tanpa persetujuan DPR.
"Dengan Perpu ini kita langsung pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan," ungkapnya.
Ia mengatakan pemerintah akan menyiapkan pembahasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah tersebut dalam rapat terbatas dengan Presiden.
(del/lau)
Add
as a preferred source on Google
