2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
98 Resolution Network melanjutkan kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga melalui agenda Tali Kasih Natal yang digelar serentak di berbagai daerah, Sabtu (20/12). Kegiatan ini menjadi pelaksanaan kedua sekaligus penutup program sepanjang 2025, dengan total penyaluran sebanyak 8.000 paket sembako yang bersumber dari Bantuan Presiden (Banpres) dan dukungan sejumlah BUMN.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri, menyampaikan bahwa kegiatan Tali Kasih Natal dilaksanakan secara simultan di berbagai wilayah sebagai bentuk kepedulian sosial menjelang perayaan Natal 2025.
Di wilayah Jabodetabek, penyaluran Banpres dipusatkan di dua lokasi di Kota Bekasi, yakni Gereja HKBP Rawalumbu dan Gereja Katolik St. Clara Bekasi Utara, masing-masing sebanyak 500 paket sembako. Selain Bekasi, penyaluran bantuan juga dilakukan serentak di sejumlah daerah lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Kota Ambon, disalurkan sebanyak 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara, serta tambahan 1.000 paket sembako yang didukung oleh Pelindo. Sementara itu, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, disalurkan sebanyak 2.000 paket sembako dengan dukungan BUMN Angkasa Pura", ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12).
Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Langowan, Sulawesi Utara, dengan penyaluran 2.000 paket Banpres Tali Kasih Natal melalui Sekretariat Negara.
Dalam kesempatan yang sama, salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah yang sangat optimal dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Aceh.
Menurut dia, pemerintah tengah memaksimalkan berbagai upaya tanggap darurat di lapangan, sembari terus meningkatkan penyampaian informasi kepada publik.
"Kami percaya pemerintah sedang memaksimalkan penyampaian informasi ke publik terkait tahap dan langkah yang sangat optimal yang sedang ditempuh dalam penanganan darurat bencana di Sumatra," sebut aktivis 98 Yogyakarta ini.
Ia menambahkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang utuh terkait tahapan dan langkah penanganan bencana. Oleh karena itu, pihaknya mendorong otoritas komunikasi pemerintahan Prabowo untuk terus mengoptimalkan penyampaian informasi secara terbuka dan kredibel kepada publik.
Haris juga menilai maraknya disinformasi dan misinformasi terkait penanganan bencana di Sumatra terjadi karena pemerintah lebih memprioritaskan penyelamatan warga dan respons darurat di lapangan.
Menurutnya, aparat dan relawan yang bertugas, mulai dari BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga komunitas sosial, fokus pada kerja kemanusiaan dan tidak menjadikan bencana sebagai bahan narasi media sosial.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai telah menjawab berbagai informasi keliru yang menyudutkan seolah penanganan bencana di Sumatra tidak menjadi prioritas.
Pemerintah, kata Haris, telah menetapkan wilayah terdampak sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan sumber daya secara maksimal, mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Dengan demikian Presiden Prabowo telah menjawab secara substansial terkait kritik tidak ditetapkannya bencana nasional dalam penanaganan bencana Sumatra," tegas dia.
Penegasan turut disampaikan Koordinator Warga Peduli Warga 98 Resolution Network, Eli Salomo Sinaga. Ia menyatakan bahwa komitmen pemerintah pusat terlihat sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025, dengan dilakukannya penanganan berskala nasional di tiga provinsi terdampak.
Prabowo disebut telah mengerahkan lebih dari 50.000 personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan, dengan sekitar 26.000 personel diterjunkan pada pekan pertama penanganan.
Di samping pengerahan personel, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk penanganan darurat bencana di Sumatra, termasuk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, seperti pembangunan hunian warga serta perbaikan infrastruktur.
"Hal ini menunjukkan keseriusan dan perhatian penuh Presiden terhadap upaya penanganan dan pemulihan pascabencana," imbuh Eli.
Ia menambahkan, pemerintah bersikap terbuka terhadap masukan masyarakat dan berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar informasi yang diterima masyarakat berasal dari sumber yang kredibel.
Melalui kegiatan Warga Peduli Warga, 98 Resolution Network mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung dan bersolidaritas dalam penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana, dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaan.
"Kekompakan, semangat gotong royong, serta kesediaan untuk mengesampingkan ego kelompok dan ego sektoral menjadi kunci utama dalam penanggulangan bencana secara efektif," Sambung Eli.
Menutup rangkaian kegiatan tersebut, Agus Teddy mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap potensi bencana ke depan. Meski berdasarkan informasi BMKG diharapkan tidak terjadi bencana lanjutan, kesiapsiagaan dinilai tetap penting untuk menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
(rir)
