100 Hari Kerja Nyata Gubernur Malut untuk Perubahan di Negeri Rempah

Ternate -

Masa kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) memasuki hari ke-100 pada 30 Mei 2025. Dalam tempo waktu yang cukup singkat Sherly dan Sarbin menunjukkan kerja nyatanya demi perubahan di Negeri Rempah.

Seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025, pasangan Sherly-Sabrin menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Dari sana, keduanya mulai menyusun kerangka pembangunan untuk lima tahun ke depan dengan memprioritaskan pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Setelah 8 hari mengikuti pembekalan kepala daerah di retreat Magelang, Sherli dan Sabrin langsung tancap gas. Keduanya membuat sejumlah program nyata untuk pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

Dalam pidato perdananya di kantor DPRD Malut, 6 Maret 2025, Sherly menyampaikan sejumlah program yang menjadi prioritasnya, salah satunya adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Komitmennya itu ia wujudkan satu per satu dalam 100 hari kerja.

Pemberian Dana BOSDA-Beasiswa

Pemprov Malut, di bawah kepemimpinan Sherly Tjoan, mencabut seluruh pungutan uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB Negeri. Ia juga mengalokasikan anggaran Rp 34 miliar untuk program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Di tahun 2025 ini Pemprov Malut mencairkan dana APBD Rp 61 miliar untuk merenovasi sebanyak 118 SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara, melalui Dinas Pendidikan.

"Karena kami percaya, bangku yang kokoh dan ruang kelas yang layak bukan soal fasilitas-ini soal harapan," katanya.

Sherly juga menghapuskan biaya uang komite sekolah. Ia menggratiskan uang komite dan ijazah kepada SMA, SMK, dan SLB.

"Tidak ada lagi biaya pengambilan ijazah, baik untuk siswa lulusan tahun ini maupun mereka yang ijazahnya tertahan karena tunggakan masa lalu," imbuhnya.

Upayanya untuk mencerdaskan masyarakat di Provinsi Maluku Utara juga ia wujudkan dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa. Pemprov Malut menandatangani MoU beasiswa dengan 27 perguruan tinggi terakreditasi B.

"Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk hadir. Bukan hanya membiayai, tapi memberi kepercayaan, membuka akses dan memperkuat institusi pendidikan. Karena saya percaya Pendidikan adalah salah satu cara untuk menghapus kemiskinan struktural," ucap Sherly.

Peningkatan Rumah Sakit-Jamkses Gratis

Gebrakan lainnya yang dibuat oleh Sherly adalah dengan melaksanakan proyek pembangunan dua rumah sakit, yakni di Bobong, Pulau Talibu dan Maba, Halmahera Utara. Tak menunggu lama, Sherly melakukan peletakan batu pertama pembangunan peningkatan kelas RSUD Bobong dan RSUD Maba dari tipe D ke tipe C.

Bersama dengan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, dan Kepala Kantor Staf Presiden, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Sherly meresmikan pembangunan kedua RSUD tersebut pada 9 Maret 2025.

"Peningkatan ini bukan sekadar perubahan status, tetapi merupakan komitmen nyata Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik, dengan tenaga medis yang lebih lengkap serta layanan spesialis yang lebih luas. Ini adalah langkah konkret dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Maluku Utara," katanya saat itu.

Komitmennya dalam rangka mewujudkan kesehatan yang berkualitas, Sherly melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan dengan mendorong realisasi Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Universal Berkualitas di Maluku Utara yang berlaku mulai 1 Juni nanti.

"Artinya, mulai 1 Juni, semua warga yang belum punya BPJS aktif bisa langsung mengaktivasi dan berobat tanpa harus menunggu 14 hari. Cukup datang ke RSUD atau Dinas Kesehatan Propinsi Malut dengan KTP dan Gratis. Tanpa syarat rumit. Karena dalam soal kesehatan, tak boleh ada waktu yang terbuang-nyawa bisa jadi taruhannya," katanya.

Penandatanganan ini langsung ditandatangani oleh Gubernur Sherly Laos dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah X Sofyani, S.E., M.Kes., AKK, di dampingi Wakil Gubernur, bertempat di kantor Gubernur Malut, pada 23 Mei 2025 lalu.

Untuk pertama kalinya, di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda, Pemprov Malut memberikan uang saku Rp 1,076 miliar dari APBD kepada jemaah haji asal Maluku Utara. Sherly menyampaikan apresiasinya kepada Kakanwil Agama, Ketua Panitia Haji dan jajarannya, Karo Kesra dan jajarannya, Wagub, Sekda yang berkali-kali memimpin rapat persiapan mencari solusi terbaik untuk efisiensi sehingga ada ekstra budget untuk uang saku para jemaah haji.

"Ini adalah sebagai bentuk kepedulian dan cinta dari Pemerintah Daerah. Semoga bisa sedikit meringankan kebutuhan di Tanah Suci," kata Sherly saat melepas jemaah haji, Rabu (7/5) lalu.

Penanganan Jembatan Putus-Reaktivasi Pelabuhan Sofifi

Sebagai kepala daerah, Sherly juga bergerak cepat merespons bencana yang memutuskan jembatan di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, pada 24-25 April 2025 lalu. Pemprov Malut langsung mengalokasikan total Rp 7,3 miliar dari dana BTT untuk penanganan darurat renovasi jembatan.

"Jalan harus aman dan terhubung. ekonomi harus jalan, rakyat harus terlindung," katanya pada 30 April.

Dalam hal peningkatan transportasi, Sherly mengaktifkan kembali Pelabuhan Sofifi setelah direvitalisasi oleh Kementerian Perhubungan, bersamaan dengan peluncuran perdana kapal feri KM Mutiara Ferindo, pada 26 Maret 2025 lalu. Pelabuhan ini melayani rute Bitung-Ternate-Sofifi-Bitung dengan tarif Rp 360 ribu per trip.

5 Ha Lahan Sekolah Rakyat

Untuk mendukung program pemerintah, Pemprov Maluku juga merujudkan pembangunan Sekolah Rakyat. Pemprov Maluku menyediakan 10 hektare lahan untuk Sekolah Rakyat.

Konsep Sekolah Rakyat yang merupakan preogram Kementerian Sekolah, di mana satu sekolah berisi 1.000 anak SD, SMP, dan SMA yang masing-masing 300 siswa. Sekolah Rakyat dengan konsep boarding house di mana anak-anak sekolah, tinggal, dan makan di sekolah tersebut.

"Sambil menunggu sekolah rakyatnya dibangun, kita memanfaatkan bangunan eksisting yang sudah ada dari Kemensos yang akan di-repair oleh Kementerian PU. Mudah-mudahan bulan Juli SMA di Sofifi, SD di Tobelo, dan SMP di ternate sudah siap menerima murid pertama sebanyak 50 (siswa) masing-masing, sambil menunggu sekolah rakyat di Rio Rio Bati untuk dibangun tahun 2026 nanti," katanya.

JKK bagi Nelayan hingga Buruh

Pemrov Malut juga memberikan jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi nelayan, buruh, hingga pedagang. Manfaat JKK ini adalah perawatan dan pengobatan tanpa batas biasa di fasilitas kesehatan rujukan BPJS Tenaga Kerja (TK).

Manfaat JKK ini memberikan perlindungan bagi nelayan dari mulai melaut sampai ia pulang bekerja. Tak hanya itu juga, Pemprov Malut juta memberikan beasiswa bagi 2 anak jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Untuk mendukung pemberdayaan perempuan, Sherly juga menyalurkan bantuan kepada 100 UMKM, tepat di peringatan Hari Kartini 21 April 2025. Sherly juga meluncurkan Kampung Nelayan Modern di Kelurahan Dufa-dufa, Kota Ternate dan menyerahkan 175 unit kapal nelayan, lengkap dengan alat tangkap dan pendingin hasil laut (cold storage).

Untuk memastikan program-program tersebut berjalan dengan aman dan bersih, Pemprov dan Polda Malut menandatangani Nota Kesepahaman tentang pengamanan dan pendampingan program pemerintah. Upaya itu dilakukan untuk menjaga komitmennya dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Kolaborasi adalah kekuatan. Dalam kebersamaan, kita temukan jalan untuk menjaga negeri Moloku Kie Raha, membangun kepercayaan, dan menghadirkan keadilan," ucap Sherly saat itu.

(mei/imk)