Kuantan Singingi -
Polda Riau menggelar operasi mandiri kewilayahan untuk menertibkan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menjelang Festival Pacu Jalur. Operasi ini digelar untuk memastikan arena Pacu Jalur bersih dari aktivitas PETI, terutama di hulu Sungai Kuantan.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan operasi tersebut digelar untuk memastikan keamanan dan kebersihan terutama di Tepian Narosa, Teluk Kuantan yang akan menjadi lokasi puncak Festival Pacu Jalur. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga citra positif Kabupaten Kuansing di mata dunia.
"Jadi hari ini Polda Riau membuat operasi khusus namanya Operasi PETI Mandiri Kewilayahan, Pak Wakapolda akan berangkat lalu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah," ujar Irjen Herry Heryawan di Pekanbaru, Rabu (30/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irjen Herry Heryawan menyampaikan ada tiga fokus utama yang akan dilakukan bersama dengan Pemda setempat, yakni masalah pengamanan, kebersihan sungai, dan penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku PETI.
Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo yang mewakili Irjen Herry Heryawan berkunjung ke Kuansing untuk memperkuat koordinasi penambangan PETI dengan Pemkab setempat.
Brigjen Jossy menyampaikan dukungan penuh Polda Riau terhadap langkah Pemkab Kuansing dalam menertibkan aktivitas PETI yang semakin marak, terutama di wilayah hulu Sungai Kuantan yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.
Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo berkunjung ke Kuansing untuk memperkuat penertiban PETI jelang Pacu Jalur, Rabu (30/7/2025). Foto: dok. Polres Kuansing.
"Penertiban harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Kami telah menurunkan personel Brimob dan Samapta untuk mendukung penindakan di lapangan," tegas Brigjen Jossy.
Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, yang turut hadir dalam rapat menegaskan bahwa keberlangsungan Festival Pacu Jalur sebagai agenda budaya nasional harus dijaga dari dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas PETI. Ia pun meminta semua pihak bersinergi agar Sungai Kuantan tetap bersih dan acara budaya dapat berlangsung dengan baik dan bermartabat.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kadis ESDM Provinsi Riau menyatakan bahwa pihaknya tengah memproses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memberikan kepastian hukum dan membuka ruang legalitas bagi aktivitas pertambangan rakyat yang terkontrol.
Sementara itu, Kapolres Kuansing, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, menyampaikan penanganan PETI di wilayahnya dilakukan secara bertahap melalui pendekatan hukum dan sosial. Raden menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat akan dampak negatif PETI serta perlunya dukungan konkret dari pemerintah provinsi dalam menyediakan solusi ekonomi alternatif yang legal.
"Kami tidak hanya represif. Pendekatan persuasif juga kami lakukan agar masyarakat paham risikonya. Namun ke depan, kami harap Pemprov juga mendorong solusi yang adil dan aplikatif agar tidak terjadi konflik di lapangan," ujar Raden.
(mei/jbr)
