Wagub Kalteng Bicara soal Kekayaan SDA hingga Dana Bagi Hasil

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo berharap porsi dana bagi hasil dari pemerintah ke daerah bisa dilakukan secara proporsional.

Hal itu disampaikannya karena kontribusi besar Kalteng melalui produksi dari sumber daya alam dari perkebunan hingga pertambangan terhadap negara. 

Menurutnya, kontribusi besar Kalteng terhadap penerimaan negara seharusnya diimbangi dengan porsi bagi hasil yang lebih adil agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat berjalan optimal.

"Kalteng itu kan kaya dengan potensi sumber daya alam. Kita di perkebunan kelapa sawit saja, itu luas lahannya 3 juta hektare. Sawit 3 juta hektare. Itu baru di perkebunan, belum lagi sektor perhutanan. Terus pertambangan... Kita punya batu bara, silika, sirkon, bauksit," ujar Edy usai sesi CNN Indonesia Leadership Forum: Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10).

Dia pun menceritakan soal hasil produksi tambang dari wilayah Kalteng yang masih dibawa keluar melalui jalur Kalimantan Selatan. Dia berharap pemerintah juga memerhatikan sumber tambang tersebut.

"Nah semuanya dikeluarkan melalui jalur selatan, Kalimantan Selatan. Padahal produksi tempatnya, lokus untuk mengambil sumber tambang itu di belakang kita. Nah, tapi ini kan diatur oleh negara," katanya.

Menurut Edy, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor SDA mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Namun, saat dana tersebut dikembalikan ke daerah penghasil seperti Kalteng, nilainya jauh lebih kecil.

"Melalui PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu kan ratusan triliun, triliunan. Nah, ketika kembali ke daerah, ke Kalimantan Tengah, ke daerah penghasil, itu nilainya enggak sampai ratusan, enggak sampai triliunan, bahkan mungkin hanya sekian miliar."

Edy berharap ke depannya pembagian hasil dapat dilakukan secara lebih proporsional. Dengan begitu, daerah penghasil bisa membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah dengan dana itu juga bisa membangun pabrik pengolahan, fasilitas hilirisasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya untuk memperkuat daya tahan daerah terhadap inflasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

(nat/kid)

[Gambas:Video CNN]