6 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melakukan audiensi dengan Gubernur Bali I Wayan Koster di Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/3).
Pertemuan ini dalam rangka membahas kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang berdekatan dengan momentum dua hari raya keagamaan yakni Idulfitri dan Nyepi.
"Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan. Jadi bukan hanya di bidang lalu lintas, bukan hanya mengamankan arus mudik dan arus balik, tetapi negara hadir dalam rangka mengamankan momentum sosial masyarakat," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (6/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus menerangkan pengamanan dalam Operasi Ketupat mencakup beberapa klaster penting. Yakni jalur tol, jalan arteri, pelabuhan penyeberangan seperti Gilimanuk-Ketapang, tempat ibadah, serta kawasan wisata yang banyak terdapat di Bali.
"Tempat wisata juga menjadi perhatian karena Bali merupakan salah satu tujuan wisata utama masyarakat saat libur Lebaran," ucap dia.
Selain itu, Agus memastikan pengaturan penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk juga telah disiapkan untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi.
"Penyeberangan Gilimanuk sudah diatur jam berapa dibuka dan jam berapa ditutup, termasuk dari Ketapang ke Gilimanuk. Kami juga sudah mendapat laporan dari Dirlantas Polda Bali," tutur dia.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan Pemerintah Provinsi Bali siap mendukung program pengamanan yang dilakukan Polri karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat Bali.
Koster juga menjelaskan terkait isu yang berkembang di media sosial mengenai benturan antara Nyepi dan Idulfitri sebenarnya tidak tepat. Sebab, kedua hari besar tersebut tidak berlangsung pada waktu yang sama.
"Tidak berhimpit sebenarnya. Nyepi pada 19 Maret, kemudian Ngembak Geni tanggal 20 pagi. Sore harinya baru malam takbiran, karena Idulfitri diperkirakan tanggal 21. Jadi tidak beririsan sebenarnya," ucap dia.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama unsur tokoh agama juga telah menyiapkan surat edaran bersama dengan seluruh majelis umat beragama di Bali, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, pengaturan kegiatan keagamaan telah disepakati bersama.
"Kami sudah membuat surat edaran bersama dengan semua majelis umat beragama di Bali, terutama dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi semuanya sudah klir dan tidak ada masalah," kata Koster.
(dis/isn)
