20 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan subsidi upah Rp200 ribu jika tidak merevisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyarankan Jakarta untuk meniru kebijakan negara lain seperti Australia dan Brasil dalam melindungi daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup ibu kota.
"Kalau memang mau diberikan insentif, bentuknya adalah subsidi upah. Transfer cash money," kata Said dalam aksi demo yang digelar di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Subsidi upah seperti di Australia, seperti di Brazil. Kalau memang dianggap Jakarta perusahaannya enggak mampu," sambungnya.
Apabila Pemprov DKI Jakarta bersikeras menetapkan UMP 2026 di angka Rp5,73 juta dan menolak kenaikan menjadi Rp5,89 juta sesuai tuntutan buruh, maka pemerintah wajib menutup selisih tersebut.
Ia mengusulkan subsidi itu diberikan bagi setiap buruh penerima upah minimum selama satu tahun anggaran, alih-alih program insentif yang dianggapnya tidak efektif.
"Kalau memang tetap Rp5,73 juta, setiap buruh penerima upah minimum disubsidi oleh Pemerintah DKI Jakarta Rp200 ribu. Sampai kapan? Sampai satu tahun. Nanti tahun depan kita berunding lagi upah. Begitu Pak Gubernur DKI, begitu Pak Presiden Prabowo yang kami hormati melalui media," ujar Said.
Said menambahkan bahwa pendapatan per kapita warga Jakarta menurut data World Bank dan International Monetary Fund (IMF) mencapai US$21 ribu per tahun atau sekitar Rp28 juta per bulan.
Angka ini menunjukkan ketimpangan yang mencolok jika dibandingkan dengan UMP yang ditetapkan hanya di kisaran Rp5,73 juta, yang gajinya bahkan kalah dibandingkan buruh pabrik di Karawang atau Bekasi.
"Ini menunjukkan kesenjangan sosial. Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah," ujarnya.
(kna/sfr)
