Respons Pemprov Riau soal Gubernur Abdul Wahid Kena OTT KPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi Riau buka suara setelah Gubernur Abdul Wahid terseret operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (3/11). Plt Kepala Dikominfotik Riau Teza Darsa mengklaim Wahid hanya dimintai keterangan, bukan ditangkap.

Pemprov Riau disebut masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Namun, Teza menegaskan jajarannya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku di KPK.

"Informasi yang kami dapat, Pak Gubernur hanya diminta keterangan, bukan OTT," kata Teza Darsa seperti diberitakan detikcom, Senin (3/11).

"Untuk detail kasusnya tentu kewenangan dari teman-teman KPK. Prinsipnya kami komitmen dalam pemberantasan korupsi," ucapnya.

Ia kemudian mengungkapkan Abdul Wahid sempat memimpin rapat di Rumah Dinas Jalan Diponegoro yang diikuti sejumlah dinas dan kepala daerah sebelum terseret OTT KPK.

[Gambas:Video CNN]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut OTT yang dilakukan di Provinsi Riau itu terkait dengan proyek Dinas PUPR.

Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap 10 orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Beberapa yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid dan pejabat dinas PUPR Riau.

KPK belum merinci lebih jauh ihwal identitas para pihak yang diamankan tersebut. Hanya saja, dalam OTT tersebut turut disita sejumlah uang sebagai barang bukti.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang diamankan.

(chri)