Purbaya Wajibkan 27 Bank Lapor Transaksi Kartu Kredit ke DJP, Ada Apa?

12 hours ago 4

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mewajibkan 27 bank melaporkan data transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Aturan tersebut merupakan perubahan atas PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Regulasi baru ini diteken pada 11 Februari 2026 dan berlaku sejak diundangkan.

Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Data yang dimaksud mencakup keterangan yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan wajib pajak, termasuk aktivitas usaha maupun pekerjaan bebas.

Khusus untuk perbankan, rincian data yang wajib disampaikan mencakup transaksi pembayaran kartu kredit yang dilakukan nasabah pada merchant. Data yang dilaporkan antara lain:

Identitas bank penerbit dan/atau bank acquirer
Identitas merchant
Nomor identitas merchant
Alamat merchant
Nilai transaksi
Jumlah transaksi settlement
Total transaksi batal
Data disampaikan dalam bentuk elektronik dan dilakukan secara online sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, DJP kini juga berwenang menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan data kepada pihak pelapor. Jika data yang diterima dinilai belum mencukupi, DJP dapat meminta tambahan data melalui surat permintaan resmi dan wajib dipenuhi paling lama satu bulan sejak diterima.

Berikut 27 bank yang tercantum dalam lampiran aturan dan wajib menyampaikan data transaksi kartu kredit: