5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak perlu ada pertemuan dengan para kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), untuk mengurai polemik data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank.
Polemik berawal dari temuan Purbaya soal Rp234 triliun duit pemda nganggur di bank per September 2025, yang bersumber dari data Bank Indonesia (BI). Namun, temuan itu dibantah beberapa kepala daerah.
"Enggak (pertemuan dengan kepala daerah), bukan urusan saya itu. Biar saja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya menegaskan para gubernur seharusnya bertanya langsung kepada BI. Ia menekankan data yang dikumpulkan bank sentral itu juga bersumber dari sejumlah pihak perbankan.
Sang Bendahara Negara bahkan mengingatkan para gubernur terkait potensi pengecekan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ada (gubernur) yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito, tapi di checking account atau giro. Malah lebih rugi lagi, bunganya lebih rendah, kan? Kenapa taruh di checking account, di giro kalau gitu? Pasti nanti akan diperiksa BPK itu," pesan Purbaya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sampai merilis beberapa video pernyataan di Instagram @dedimulyadi71 hanya untuk membantah klaim pemerintah pusat. Dedi bahkan menantang balik Purbaya untuk membuka data secara transparan agar tak menimbulkan opini negatif di masyarakat.
Dedi mulanya melakukan cross check kepada Bank BJB, tempat di mana Pemda Jabar mengklaim menyimpan kasnya selama ini. Pria yang akrab disapa KDM itu menegaskan tak ada uang nganggur atau deposito Rp4,17 triliun selayaknya temuan Purbaya.
KDM akhirnya mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BI pada Rabu (22/10) untuk mengecek temuan uang mengendap. Ia didampingi Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman, di mana menurutnya Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya Rp2,62 triliun di Bank BJB.
Sekda Herman juga menegaskan tidak ada simpanan selain di Bank BJB. Mendengar klaim tersebut, Dedi mengancam bakal memecat Herman andai data yang diungkapkan ternyata berbeda dengan catatan bank sentral.
"Ada gak duit Rp4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di 30 September (2025), ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp3,8 triliun. Sisanya, dalam bentuk deposito BLUD. Jadi, uang yang diendapkan itu tidak ada karena uang yang Rp3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing," jelasnya dalam Instagram @dedimulyadi71 usai bertemu BI.
"Jadi, saya merasa gak enak nih. Soalnya, tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada ... Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi di dana deposito untuk diambil bunganya," tegas Dedi Mulyadi.
Bantahan juga datang dari Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. Ia menegaskan saldo RKUD milik Pemda Sumut hanya Rp990 miliar.
Sejauh ini, hanya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengamini temuan Menkeu Purbaya.
"Beliau (Purbaya) menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi lonjakan di akhir tahun," jelas Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
"Bahkan, Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan (Purbaya), 'Tambah dong Rp10 triliun, yang mau ditransfer, segera ditransfer'. Jadi, kami bukan mengatakan enggak (membantah temuan Purbaya), tapi memang betul, 1.000 persen betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir November dan Desember ini," tegasnya.
(skt/pta)
