CNN Indonesia
Jumat, 21 Nov 2025 10:15 WIB
Menkeu Purbaya mengatakan akan melakukan penilaian terlebih dulu setelah menerima surat Menpan RB Rini soal kenaikan gaji PNS. (CNN Indonesia/Farid).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026.
Purbaya mengatakan telah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini terkait usulan tersebut.
"Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," ucap Purbaya pada Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun Purbaya mengonfirmasi hal tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman untuk memberikan penjelasan lebih detail soal kelanjutan peluang kenaikan gaji PNS.
Dirjen Anggaran Luky Alfirman menegaskan sudah menerima surat dari Menpan RB Rini Widyantini. Namun, belum ada keputusan karena Kemenkeu masih perlu mengkaji usul kenaikan gaji tersebut.
Luky menekankan telah menerima surat dari Menpan RB, tetapi belum ada keputusan lebih lanjut karena pihaknya masih harus mengkaji usulan kenaikan gaji PNS mengingat terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan.
"Kita belum mengambil keputusan apa pun juga, tapi faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simple, simply kita naikin gaji, enggak seperti itu," tegas Luky.
"Kita selalu lihat kinerja dan produktivitas dari ASN (aparatur sipil negara) itu sendiri seperti apa. Tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa," tambahnya.
Sebelumnya, Rini mengatakan sangat mendukung rencana kenaikan gaji PNS, tetapi hal tersebut tetap bergantung kepada kemampuan fiskal pemerintah.
Rencana pemerintah menaikkan gaji ASN pada 2026 mencuat sejak 30 Juni 2025. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.
Dokumen RKP 2025 terbaru, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.
(fln/dhf)

1 hour ago
2




































