11 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, khususnya belanja prioritas dengan alokasi besar, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
Hal itu merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahwa ada triliunan rupiah dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan, dengan dana DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, tingginya dana Pemerintah Daerah (Pemda) di bank bukan intensi yang disengaja untuk menyimpan dana demi mendapatkan keuntungan atau imbalan bunga. Menurutnya, hal itu merupakan dampak dari pola belanja Pemprov DKI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," tutur Suharini di Jakarta, Rabu (22/10).
Disampaikan, perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick win (terbaik cepat) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025, serta perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).
Suharini menambahkan, khusus untuk Pemprov DKI, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang menunjukkan angka tinggi sampai bulan November, akan menyusut drastis di bulan Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan dalam dua bulan terakhir.
"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun, dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun," katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun menegaskan komitmen mengelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik, memastikan transparansi, dan mencapai efisiensi fiskal.
Sementara dalam pengelolaan anggaran, Pemprov DKI dipastikan mengusung semangat yang sama seperti Pemerintah Pusat, yakni mendasarkan pada perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Untuk triwulan IV, Pemprov DKI akan mendorong penyerapan anggaran melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan berkontribusi dalam akselerasi perekonomian nasional.
Untuk itu, Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta para pemangku kepentingan lainnya.
Sebelumnya, Meneku Purbaya menyampaikan bahwa realisasi belanja APBD hingga kuartal III/2025 masih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan. Setidaknya, dana mengendap di bank mencapai Rp234 triliun.
"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
(rea/rir)
