1 hour ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah mencatat perkembangan signifikan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Di tengah tantangan cuaca ekstrem dan tekanan pasar global, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun.
Di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan), sejumlah kebijakan strategis dijalankan untuk mendorong modernisasi di sektor pertanian. Langkah-langkah tersebut mencakup percepatan produksi, pembenahan tata kelola, serta penindakan terhadap praktik mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan negara.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan keberhasilan percepatan ini tidak lepas dari dukungan kebijakan dari Presiden. Sepanjang satu tahun, pemerintah mengeluarkan 18-19 Instruksi Presiden yang berfokus pada sektor pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang besar dan terarah ini memungkinkan percepatan kebijakan, terutama di bidang produksi, pengawasan, dan distribusi," ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia yang mengangkat tema 'Satu Tahun Pembangunan Sektor Pertanian - Modernisasi Pertanian', Kamis (20/11).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,0 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di angka sekitar 27,3 juta ton. Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus 3,7 juta ton, dan Cadangan Beras Pemerintah turut menunjukkan kondisi yang stabil.
Namun, modernisasi sektor pertanian memerlukan pengawasan ketat agar kebijakan berjalan efektif. Dalam satu tahun terakhir, Kementan bersama aparat penegak hukum mengungkap sejumlah praktik yang merugikan petani.
Salah satu kasus terbesar adalah peredaran pupuk palsu yang bahkan juga beredar di lingkungan kementerian. Produk palsu ini memengaruhi sekitar 100.000 hektare lahan dengan potensi kerugian Rp3,2 triliun.
"Ini bukan pupuk sampah yang masih bisa jadi pupuk organik. Ini seperti tanah biasa, hampir tidak ada haranya. Negara saja ditipu, apalagi petani," sebut Amran.
Temuan lainnya mencakup manipulasi kualitas beras premium dan medium, pengurangan takaran minyak goreng, serta permainan spesifikasi pupuk yang dikurangi hingga 30 persen oleh oknum distributor. Aparat juga mengusut praktik permintaan imbalan Rp27 miliar, di mana Rp10 miliar di antaranya telah terealisasi sebelum ditindaklanjuti.
Secara keseluruhan, 75 tersangka diproses dari berbagai kasus pangan. Sekitar 60 pegawai internal Kementan menerima sanksi administratif hingga pidana karena terlibat dalam pengadaan yang tidak sesuai ketentuan.
"Kalau kita biarkan, sama dengan beternak kejahatan. Kita berkorban 75 atau 100 orang yang kami beri sanksi, tetapi menyelamatkan 286 juta orang," tegas Amran.
Di sisi lain modernisasi pertanian juga dijalankan berbarengan dengan pembenahan tata kelola. Perbaikan irigasi, penyediaan pupuk berkualitas, serta distribusi alat mesin pertanian dan benih unggul dilakukan tanpa pungutan.
Dampaknya terlihat dari meningkatnya kesejahteraan petani. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah naik menjadi Rp6.500 per kilogram, menambah pendapatan petani sekitar Rp65 triliun. Kenaikan produksi 4 juta ton setara tambahan nilai Rp60 triliun.
Total peningkatan pendapatan petani mencapai Rp120 triliun, dengan tambahan anggaran pertanian hanya Rp15 triliun. Alhasil, Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 124 persen, melampaui target 110 persen.
"Permintaan pupuk naik 20 persen karena petani bersemangat menanam. Harganya bagus, pupuknya tersedia, hasilnya nyata," imbuh Amran.
Dalam rangka memperkuat cadangan pangan jangka panjang, pemerintah mengembangkan kawasan food estate seluas 3 juta hektare, tersebar di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Merauke.
Program ini mengubah pola tanam menjadi dua hingga tiga kali setahun, dengan produktivitas yang meningkat dari 3 ton menjadi 7 ton per hektare. Mekanisasi berbasis drone menurunkan biaya produksi hingga 60 persen.
Dengan produktivitas tersebut, kawasan food estate diproyeksikan menghasilkan 10-15 juta ton gabah per musim atau 20-45 juta ton per tahun.
"Kalau 3 juta hektare ini jadi dengan produksi 10 ton dan tanam tiga kali, itu 45 juta ton gabah atau 22,5 juta ton beras. Ditambah surplus sekarang 4 juta ton, artinya 20 tahun ke depan kita tidak perlu impor, bahkan bisa ekspor," jelas Amran.
Program ini juga menarik lebih dari 30.000 anak muda untuk terjun ke sektor pertanian modern. Sejumlah petani muda di Merauke, Kalimantan, dan Aceh mencatat penghasilan bersih Rp20-24 juta per bulan, yang menunjukkan bahwa pertanian modern memberikan prospek ekonomi yang kuat.
Amran menambahkan, pemerintah menargetkan swasembada sejumlah komoditas lain seperti telur ayam, bawang merah, dan kedelai pada tahun mendatang.
"Kalau ini selesai, pangan kita tangguh. Kalau 3 juta hektare selesai, Indonesia jadi lumbung pangan dunia," pungkasnya.
Dengan percepatan modernisasi dan dukungan kebijakan nasional, pemerintah optimistis dapat mempertahankan swasembada dan memperluas kapasitas sebagai produsen pangan global.
(rir)
