2 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan heran diadu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal ide membangun family office.
Ia menegaskan gagasan family office lahir demi mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen, sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Luhut melihat peran APBN dalam pertumbuhan ekonomi hanya 10-15 persen, sedangkan sisanya ditopang private sector.
"Itu sebabnya saya usulin, buatlah family office. Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Kita terus ramai, tengkar, ini apa lagi? Saya pikir enggak ada urusannya (dengan APBN)," kata Luhut dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ribut, ditubrukin lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa). Siapa yang minta APBN? Enggak ada urusannya sama sekali APBN di situ," sambungnya.
Menurutnya, family office penting agar duit orang-orang kaya di luar negeri disimpan di Indonesia. Insentif yang ditawarkan pemerintah adalah bebas pajak. Luhut menyebut pajak baru akan dikenakan ketika uang itu dipakai investasi sejumlah proyek di tanah air.
Ia mengingatkan pembuatan family office perlu kepastian hukum. Oleh karena itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terus membuat studi terkait pembangunan pusat keuangan tersebut. Luhut juga menggandeng Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Bahkan, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim sudah berbicara dengan Mahkamah Agung (MA) terkait potensi penerapan family office dari segi hukum di Indonesia.
"Karena orang asing tuh bikin family office banyak sekali di Singapura, di Hong Kong, di Abu Dhabi. Di Singapura proyeknya kurang, di Indonesia banyak, kenapa enggak kita tarik ke mari? Logikanya di situ," tutur Luhut.
Luhut memastikan kebijakan family office pun tidak akan merugikan Indonesia. Luhut mengaku sempat menggunakan Chat GPT untuk memastikan pendapatnya itu.
"Semua paling gampang kan sekarang tanya Chat GPT, dalam setengah jam sudah keluar semua (jawaban). Saya bilang sama direktur eksekutif di kantor saya, 'Sudah, kamu dari sini (bahan Chat GPT) basis studi.' Dia buat studi. Kita lihat masalah legal, pajak, dan seterusnya. Ada enggak yang merugikan negara? Enggak ada," sambungnya.
Mantan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi itu bahkan meminta pihak yang mengkritik family office untuk bertemu dengannya. Ia mengaku bukan ahli ekonomi, tapi yakin gagasan tersebut sama sekali tidak merugikan Indonesia.
Luhut juga bercerita ketika dirinya melapor ke Presiden Prabowo Subianto soal progres family office. Pada momen tersebut, hadir pula Ray Dalio selaku pengusaha asal Amerika.
"Ray Dalio bilang itu (pembentukan family office) langkah yang bagus sekali kalau Indonesia bisa lakukan. Tapi Indonesia harus credible dan punya trust. Nah, trust itu masalah apa? Legal. Jangan sudah diputuskan, nanti dilakukan perubahan di sana-sini," tandasnya.
Terpisah, Purbaya sempat beberapa kali ditanya komentarnya oleh sejumlah pihak terkait ide pembangunan family office. Ia mengaku sejatinya belum benar-benar mengetahui maksud dari gagasan tersebut.
Ia hanya menegaskan belum ada duit negara dari APBN yang dianggarkan untuk pembangunan family office. Walau begitu, Menkeu Purbaya menegaskan dirinya tidak menutup pintu dukungan bagi Luhut dkk.
"Yang jelas, kalau (family office) bisa jalan, jalan. Kalau nanti perlu dukungan, ya diskusi sama kita (Kemenkeu). Saya sampai sekarang belum ada diskusi masalah itu, jadi saya enggak tahu," kata Purbaya usai rapat Dewan Pengawas di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
(skt/dhf)
