5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta siswa SMP yang diduga menjadi korban peluru nyasarPihak TNI AL di Gresik, Jawa Timur mendapat pendampingan psikologis serta perlindungan hukum.
"KPAI bersimpati dan sesuai UU Perlindungan Anak Pasal 59A, proses hukum harus cepat dan anak harus mendapatkan pendampingan psikologis serta perlindungan hukum," kata Anggota KPAI Diyah Puspitarini, Selasa (7/4) seperti dikutip dari Antara.
KPAI menerima pengaduan kasus ini dan akan menyampaikan kasus ini ke pihak terkait, termasuk Kementerian Pertahanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KPAI menerima cek aduan kasus ini dan akan menindaklanjuti untuk menyampaikan langsung kepada pihak terkait, termasuk Kemenhan," kata Diyah Puspitarini.
Sebelumnya, insiden dugaan peluru nyasar terjadi ketika murid-murid sedang mengikuti kegiatan sosialisasi sekolah di salah satu SMP Negeri di Gresik, Jawa Timur, Rabu (17/12/2025).
Sementara sekitar 2,3 kilometer dari sekolah korban, terdapat lapangan tembak TNI AL yang ketika itu sedang ada latihan menembak rutin.
Ada dua anak yang menjadi korban peluru nyasar, yakni inisial DFH (14) dan RO (15).
Setelah insiden, keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang, Jawa Timur, untuk menjalani perawatan intensif.
Dari hasil rontgen, ditemukan peluru bersarang di tangan kiri DFH dan di punggung kanan RO.
Korban DFH dan RO selanjutnya menjalani operasi besar untuk pengambilan peluru.
DFH mengalami patah tulang di telapak tangan kirinya dan dipasang pen.
Pernyataan TNI AL
Sebelumnya, TNI AL melalui Korps Marinir buka suara mengenai dugaan insiden peluru nyasar yang mengenai siswa SMPN 33 Gresik.
Peluru nyasar tersebut diduga berasal dari latihan tembak prajurit TNI AL di Lapangan Tembak Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya, yang jaraknya sekitar 2,3 kilometer dari sekolah korban.
Peluru itu dilaporkan menembus lengan kiri DFH hingga mengenai tulang dan bersarang di bagian punggung tangan. Sementara itu, peluru lain juga mengenai temannya, RO, dan bersarang di bagian punggung kanan bawah.
Pascakejadian, di rumah sakit, perwakilan TNI AL menemui pihak keluarga dan membenarkan bahwa latihan tersebut diikuti empat batalyon yakni Zeni, Angmor, POM, dan Taifib.
Perwira Hukum Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir, Mayor Ahmad Fauzi, menegaskan pihaknya telah melakukan langkah cepat sejak menerima informasi musibah tersebut, meski asal-usul proyektil hingga kini masih dalam pendalaman.
Pihak TNI AL sempat meminta maaf. Namun, sebutnya, pihak korban justru mengaku mengalami serangkaian dugaan intimidasi.
"Perlu kami jelaskan dan tegaskan bahwa sejak menerima informasi kejadian tersebut satuan bergerak cepat melakukan koordinasi dan pendalaman di lapangan mengunjungi lokasi sekolah serta memastikan kedua korban mendapat tindakan medis," Perwira Hukum Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir Mayor Ahmad Fauzi dalam video keterangan resminya, Jumat (3/4).
"Walaupun sampai saat ini belum bisa dipastikan bahwa peluru tersebut berasal dari Korps. Masih perlu penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut," imbuhnya.
Dalam keterangannya, Ahmad Fauzi juga mengklaim kesatuan telah bertanggung jawab penuh atas tindakan medis yang dibutuhkan korban. Hal itu mencakup pembiayaan operasi pengangkatan proyektil di Rumah Sakit Siti Khadijah, perawatan selama masa pemulihan, hingga pemberian santunan kepada keluarga korban.
"Bahwa kesatuan telah memberikan perawatan di rumah sakit Siti Khadijah berupa membiayai seluruh operasi pengangkatan proyektil, perawatan selama operasi dan kontrol lanjutan. Serta memberikan santunan kepada keluarga," ujarnya
Ahmad Fauzi kemudian menyoroti beberapa poin keberatan dari keluarga korban, termasuk adanya tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dalam jumlah besar. Pihaknya mengklaim nominal ganti rugi yang diajukan pihak pelapor melalui kuasa hukumnya tidak didasari asas kepatutan.
"Proses mediasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dikarenakan pihak korban mengajukan tuntutan materiil dan immateriil berupa permintaan sejumlah uang yang menurut kami tidak patut dan tidak berkeadilan. Di mana disomasi pertama ini kami jawab di tanggal 28 Januari. Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp3.375.000.000 untuk kedua korban,"katanya.
Selain soal ganti rugi, Ahmad Fauzi juga membantah tuduhan dugaan intimidasi yang dilakukan perwira Marinir terhadap keluarga korban. Ia menjelaskan, kehadiran petugas di rumah sakit saat korban dirawat bertujuan untuk mendalami aspek teknis proyektil dan dilakukan dalam komunikasi yang terbuka.
"Kami tegaskan tidak pernah ada tindakan intimidatif terhadap keluarga korban. Kehadiran perwira yang dimaksud semata-mata untuk kepentingan pendalaman teknis terkait dengan proyektil dan komunikasi dilakukan dalam situasi terbuka tanpa tekanan. Kami sangat menghormati hak dan martabat keluarga korban," ucapnya.
Hingga saat ini, Fauzi menegaskan pihak TNI AL menyatakan tetap membuka ruang dialog bagi keluarga korban. Fauzi juga mengungkapkan, salah satu orang tua korban dari siswa lainnya, R, telah sepakat menempuh jalan kekeluargaan.
Sebelumnya diberitakan sejumlah media, ibu korban berinisial DFH menjelaskan akibat peluru nyasar itu, lengan anaknya tak bias ditekuk maupun diluruskan secara normal. Ibunda korban mengaku mengalami tekanan saat proses perawatan anaknya di rumah sakit.
Salah satunya adalah perihal ruang rawat, di mana sebelumnya dia mengklaim pihak TNI mengarahkan agar korban mendapatkan pelayanan maksimal. Kemudian perihal perwira yang mendatangi rumah sakit dan meminta peluru yang telah diangkat. Permintaan itu diberitakan ditolak pihak keluarga korban agar menunggu persoalan peluru nyasar itu klir.
Kemudian mediasi keluarga korban dan TNI AL yang digelar sebelumnya perihal ganti rugi juga buntu. Ibunda korban juga disebut diminta membuat video minta maaf. Atas apa yang terjadi pihak keluarga korban juga melapor ke Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL).
(antara/kid)
Add
as a preferred source on Google
