Ibas: Koperasi Itu Penting untuk Menjawab SDGs

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan bahwa koperasi bukan hanya entitas bisnis semata, melainkan instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sehingga ada tujuan besar untuk mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan produksi serta konsumsi berkelanjutan.

"Koperasi itu penting untuk menjawab SDGs. Kami di DPR, sering sekali berhadapan dengan di diskusi kebangsaan yang seiring dengan program-program SDGs. Mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, yang mana menjadi tugas bangsa dan menjadi tugas kita sebagai anak bangsa," ujar Ibas dalam keterangannya Kamis (10/7/2025).

Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro yang juga Ketua FPD DPR RI dalam acara Diskusi Kebangsaan "Koperasi Hebat, Indonesia Kuat" dihadiri oleh para pemerhati dan pegiat koperasi dari berbagai daerah, di Gedung MPR RI, Rabu (9/7).

Lebih lanjut, Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini menegaskan bahwa koperasi merupakan alat pencapaian SDGs, bukan sekadar instrumen ekonomi.

"Koperasi adalah alat pencapaian SDGs, sehingga ada tujuan besar di sana, bersama-sama negara, bersama-sama anak bangsa, tanpa kemiskinan, mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan produksi dan konsumsi yang berperanjutan," tuturnya.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim VII ini juga mengutip data dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang menunjukkan besarnya potensi koperasi di skala global.

"Dimana ILO juga mencatat 279 juta orang di dunia itu bekerja dalam koperasi. Sehingga di Indonesia, koperasi dapat menjadi jembatan antara petani dan pasar, antara nelayan dan industri pengolahan, antara UMKM dan akses modal, antara pendidikan dan kewirausahaan," tegasnya.

Ibas pun mengajak semua pihak untuk tidak menunggu situasi ideal dalam memajukan koperasi.

"Jadi, siapa yang harus memulai? Saya pikir semua koperasi juga bisa jadi pelopor. Koperasi petani bisa jadi pengendali rantai pasok pangan. Koperasi nelayan harus jadi pelaku utama ekspor perikanan gitu kan. Koperasi pesantren dan perempuan harus jadi motor ekonomi sosial. Koperasi digital anak muda harus masuk sektor kreatif dan teknologi," jelasnya.

Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin ini menekankan bahwa perubahan besar tidak harus dimulai secara masif. "Jadi tidak perlu menunggu kata siap, cukup satu koperasi yang berani, maka yang lain akan mengikuti," tegasnya.

Menutup pidatonya, Ibas juga menyampaikan pentingnya peran negara dalam mendorong dan memperkuat koperasi tanpa bersifat mengendalikan.

"Sehingga peran negara mendorong, bukan mengendalikan. Negara bukan pelaku koperasi, negara adalah pengarah dan penyemangat," imbuhnya.

Sebagai penutup, Ibas menegaskan bahwa koperasi adalah jalan menuju keadilan ekonomi.

"Sebagai penutup untuk jeda diskusi kita, koperasi juga adalah jalan menuju keadilan ekonomi, karena sekali lagi tanpa keadilan ekonomi negara kita tidak akan berimbang dan ada ketimpangan di sana yang harus kita jembatani antara mereka-mereka yang mampu dan tidak mampu, antara kota dan desa, terakhir wilayah dan lain sebagainya," paparnya.

Salah satu peserta, Frans Meroga, Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari menyampaikan aspirasinya. "Kami sebagai pelaku sagat berharap UU Perkoperasian seera disahkan. Selain itu, kami juga mendorong agar pemerintah dapat memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat terkait koperasi, mungkin bisa diperkaya lagi dalam RUU, misalnya juga bisa masuk kurikulum sekolah," ungkapnya.

Diskusi ini menjadi momentum penting menjelang Hari Koperasi Nasional untuk memperkuat komitmen terhadap peran koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Acara ini diikuti oleh beberapa peserta di antaranya, Muhammad Lingga Ketua Umum Koperasi Digital Propertree; Yosi Afianto Chief Executive Officer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inklusi Keuangan Rakyat (IKR); Frans Meroga Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nasari; Adi Sumunar Ketua Umum Asosiasi Pendamping Koperasi Modern (APIKOM).

Dihadiri pula Marwan Cik Asan Sekretaris FPD DPR RI sekaligus Anggota Komisi XI dan Faujia Helga Anggota FPD DPR RI Komisi VI.

(ega/ega)