2 hours ago
4
CNN Indonesia
Sabtu, 11 Okt 2025 17:20 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro membeberkan alasan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah. Ilustrasi (CNN Indonesia/Arief Bimaputra)
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro membeberkan alasan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah.
Fauzi mengatakan hal itu memang harus dilakukan karena pendapatan negara atau fiskal tidak mengalami kenaikan signifikan. Sementara itu, kata dia, nilai belanja negara terus bertambah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena fiskal kita, pendapatan negara kita, angkanya tidak mengalami kenaikan signifikan. Sementara belanja kita, belanja negara kita bertambah," ujarnya kepada wartawan di Nasdem Tower, Sabtu (11/10).
Ia menjelaskan saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah fokus menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam program itu, lanjut dia, anggaran negara yang digelontorkan mencapai hampir Rp335 triliun.
"Yang pertama adalah MBG. Itu anggarannya hampir Rp335 triliun. Terus yang kedua sekolah rakyat," jelasnya.
Selain itu, Fauzi mengatakan banyak program unggulan lain yang juga membutuhkan dana besar seperti hilirisasi pangan dan energi. Oleh sebab itu, ia mengatakan dana milik negara akan diprioritaskan untuk program tersebut.
"Ada beberapa program Pak Prabowo yang unggulan itu yang memang membutuhkan anggaran yang besar, seperti MBG, hilirisasi pangan, hilirisasi energi. Dan program-program ini di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Jadi, anggarannya kesedot situ semua," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah hanya menganggarkan TKD Rp 649,99 triliun di APBN 2026. Ada pengurangan Rp269 triliun dibanding alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.
Delapan belas orang gubernur memprotes kebijakan itu. Mereka datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Ada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Gubernur Aceh Mualem menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menyatakan ketidaksepakatan atas pemotongan tersebut.
(fra/tfq/fra)
