3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Setahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diwarnai berbagai gejolak peristiwa besar.
Peristiwa-peristiwa itu dari mulai soal rencana kenaikan PPN, gelombang demo Indonesia Gelap hingga demo Agustus lalu, dan yang masih berlangsung yakni polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
CNNIndonesia.com merangkum setidaknya delapan gejolak yang menandai dinamika politik, ekonomi, dan sosial selama tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran setahun terakhir.
1. Keracunan Makan Bergizi Gratis
Program MBG menjadi salah satu kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, pelaksanaannya menuai polemik setelah muncul kasus keracunan massal di berbagai daerah.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut hingga hingga 4 Oktober 2025 menjadi 10.482 anak.
Sementara Prabowo menyebut angka keracunan MBG sekitar 8.000 atau sekitar 0,0007 persen.
"1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan, yang keracunan makan 8 ribu kurang lebih," ujar Prabowo di Sidang Senat Terbuka UKRI, Sabtu lalu.
Untuk program andalan pemerintah dianggarkan dana sebesar Rp171 triliun. Tahun depan dan yang dianggarkan lebih banyak lagi yakni Rp335 triliun.
Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35 persen dari target nasional.
Sementara itu, pada Sabtu (18/10), Prabowo mengatakan sejauh ini, penerima manfaat program MBG sebanyak 36,2 juta penerima. Dengan rincian, sudah ada 1,3 hingga 1,4 miliar porsi makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Program yang jadi janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024 itu dimotori Badan Gizi Nasional (BGN) sebuah badan yang baru dibentuknya pada pemerintahan ini. BGN kemudian disokong SPPG di daerah-daerah untuk memproduksi dan menyuplai MBG ke penerima manfaat.
2. Demo penolakan kenaikan PBB, berawal dari Pati
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Rabu, 13 Agustus 2025, menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu serangkaian kebijakan kontroversial, mulai dari rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, perubahan hari sekolah menjadi lima hari, hingga pembubaran posko donasi aksi.
Meskipun sebagian kebijakan sudah dibatalkan, kemarahan warga tetap memuncak. Sudewo juga sempat menantang masyarakat untuk berdemonstrasi menolak kenaikan PBB.
Demo itu pun berujung pembentukan pansus pemakzulan Sudewo--yang juga kader Gerindra--dari kursi bupati. Proses pansus itu masih berlangsung hingga kini.
Demo kenaikan PBB gila-gilaan di Pati itu pun menjalar ke daerah lain yang juga mengalami lonjakan kenaikan PBB.
Hal tersebut membuat Kemendagri turun tangan dan melakukan rapat koordinasi serentak dengan kepala daerah pada Agustus 2025 lalu.
3. 'Indonesia Gelap'
Aksi bertajuk "Indonesia Gelap" mencuat pada Februari 2025 dan diawali dengan viralnya tagar #IndonesiaGelap di media sosial.
Gerakan ini merupakan bentuk keresahan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, terutama revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai memberi ruang lebih besar bagi militer dan aparat hukum di ranah sipil. Kekhawatiran muncul atas potensi kembalinya dwifungsi militer yang dapat melemahkan prinsip demokrasi.
BEM SI yang menjadi salah satu penggerak demo Indonesia Gelap menyebut gerakan tersebut sebagai simbol ketakutan rakyat terhadap masa depan bangsa.
Mahasiswa menuntut efisiensi kabinet, menolak revisi tiga UU TNI, Polri, dan kejaksaan. Mereka juga meminta evaluasi terhadap program MBG.
Bersamaan dengan aksi mahasiswa, ribuan pengemudi ojek daring juga melakukan unjuk rasa di Kemenaker, menuntut kejelasan regulasi THR Ojol pada 17 Februari 2025. Aksi ini berlangsung hingga 20 Februari 2025 dan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.
4. Driver ojol tewas dan gelombang demo Agustus
Seorang ojek online (ojol) Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob, Kamis (28/8) sebagai bagian gelombang demonstrasi pada Agustus. Hal ini memicu demo makin massif di Agustus.
Markas-markas polisi--termasuk markas Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat--menjadi sasaran kemarahan ojol. Atas tragedi tersebut, sejumlah pihak, termasuk Prabowo turut berduka cita dan prihatin terhadap kejadian yang menimpa korban.
Gelombang demonstrasi besar terjadi pada 25-31 Agustus 2025 di berbagai daerah Indonesia. Aksi tersebut berujung ricuh dan menelan korban jiwa.
Berdasarkan laporan resmi, sedikitnya 7 orang tewas, sementara Komnas HAM mencatat angka lebih tinggi, yakni 10 korban jiwa. Peristiwa ini memicu desakan publik agar pemerintah segera mengusut dugaan kekerasan aparat selama aksi berlangsung.
Aksi tersebut diikuti mahasiswa, buruh, hingga elemen masyarakat sipil yang mengusung dokumen berjudul "17 + 8 Tuntutan Rakyat."
Dalam tuntutan itu, massa mendesak penarikan TNI dari pengamanan sipil, penghentian kriminalisasi demonstran, pembebasan tahanan aksi, hingga pencabutan tunjangan anggota DPR yang dinilai memberatkan keuangan negara. Pemerintah bersama DPR dijadwalkan membahas tuntutan tersebut sebagai bentuk respons terhadap tekanan publik yang meluas.
Peristiwa Agustus ini juga diwarnai dengan aksi penjarahan sejumlah rumah milik pejabat dari mulai rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya hingga rumah Sri Mulyani.
Baca halaman selanjutnya.
