2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menciptakan sekitar 600 ribu lapangan pekerjaan.
Dadan mengatakan lapangan kerja itu meliputi pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pemasok bahan baku. Khusus untuk SPPG saja, kata Dadan, pekerja yang sudah terserap lebih dari 300 ribu orang.
"Itu belum yang di supplier karena satu SPPG membutuhkan minimal 15 supplier, dan satu supplier biasanya mempekerjakan antara lima sampai 15 orang. Jadi sudah kurang lebih 600 ribu orang bekerja di dalam MBG, belum dihitung petaninya," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan jumlah itu mencakup tenaga kerja di SPPG, jaringan pemasok, serta berpotensi bertambah dari petani yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.
Pada awal perencanaan, dengan anggaran Rp71 triliun, BGN menargetkan pembangunan 5.000 dapur SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat. Namun, target itu kemudian diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.
"Oleh sebab itu kami bekerja keras untuk bisa memenuhi target tersebut. Alhamdulillah sampai pagi ini sudah ada 8.344 SPPG dan itu 100 persen dari 8.344 itu didanai oleh dana masyarakat. Jadi ini kontribusi masyarakat yang luar biasa," ujar Dadan.
Ia menambahkan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp6 triliun untuk membangun 1.542 SPPG, tapi hingga kini pembangunan fisik masih dalam proses.
"Dan hari ini kegiatan ini adalah salah satu yang bisa mempercepat proses ini terjadi," katanya.
Dadan menyebut ada dua strategi dalam mempercepat pembangunan. Pertama, di wilayah aglomerasi, pembangunan SPPG dilakukan melalui kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Kadin Indonesia, organisasi masyarakat, hingga asosiasi penyedia jasa boga.
Dari target 25 ribu, hampir 29 ribu SPPG sudah terdaftar dengan penerima manfaat lebih dari 1.000 orang per unit.
Kedua, di wilayah terpencil, pembentukan SPPG dilakukan melalui Satgas daerah dengan dukungan APBN. Menurut Dadan, strategi ini juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan dapur di lokasi yang sulit dijangkau.
Selain itu, proses verifikasi terus dilakukan setiap hari. Dadan menyebut tim BGN memeriksa ratusan calon SPPG dari pagi hingga malam. Jika pada 15 Agustus lalu jumlahnya baru 5.800, kini meningkat menjadi 8.344.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan sejak 13 Agustus hingga 12 September 2025, pihaknya bersama BGN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan survei di 1.314 lokasi.
Dari jumlah tersebut, 801 lokasi dinilai memenuhi syarat, 513 tidak layak, dan setelah verifikasi hanya 483 yang siap dibangun.
"Dari jumlah itu, alhamdulillah Kepala BGN berkenan 253 lokasi ditangani Kementerian PU, ditambah 11 lokasi berada di pos lintas batas negara sehingga total yang ditangani sebanyak 264 lokasi," ujar Dody.
Menurutnya, percepatan pembangunan diarahkan ke wilayah terpencil dan pos lintas batas negara (PLBN). Namun, kendala utama muncul pada aspek lahan.
"Banyak lahan yang belum bersertifikat, sebagian hanya berstatus keterangan elokasi bangunan (KEB). Karenanya saya mohon dengan hormat dari Kemendagri dan pemerintah daerah agar masalah lahan segera diselesaikan hingga target pembangunan dari Kepala BGN sebanyak 1.542 lokasi dapat berjalan sesuai rencana," katanya.
Dengan 8.344 dapur yang sudah berjalan, BGN menghitung serapan anggaran dapat bertambah Rp8,3 triliun dalam waktu dekat. Dadan memperkirakan meski di awal berjalan lambat, penyerapan anggaran akan meningkat pada kuartal akhir tahun.
"Di September ini kami targetkan bisa mencetak 14 ribu SPPG, meskipun tren menunjukkan kemungkinan hanya akan terisi 10 ribu (SPPG). Oleh sebab itu nanti di Oktober kita akan menyerap Rp10 triliun sendiri untuk bulan September," jelas Dadan.
"Jadi kami sangat optimis meskipun penyerapan Badan Gizi ini di awal sangat lambat tetapi di ujung-ujung kami akan bisa menyerap anggaran yang disediakan dan bahkan mungkin kita akan menggunakan dana cadangan," tambahnya.
(del/dhf)
