Bansos Digital Diuji di Banyuwangi, Mulai dari PKH dan BPNT

Jakarta -

Pemerintah Pusat menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai piloting program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital. Program yang dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) beserta sejumlah kementerian dan badan itu, merupakan portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang adaptif.

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat terbatas antara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani beserta Tim Digitalisasi Bansos saat bertemu di Banyuwangi, pada Jumat (18/7).

Ipuk menyambut optimis penunjukkan dari pemerintah pusat tersebut. Pemkab Banyuwangi akan berpartisipasi aktif untuk mengawal realisasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo itu.

"Prinsipnya, kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat," tegas Ipuk dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).

Ipuk juga mengapresiasi langkah digitalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan efektivitas dan dampak nyata atas berbagai program bantuan sosial yang selama ini telah bergulir.

"Dari konsep yang dipaparkan tadi, kami punya harapan besar, berbagai bantuan yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Dengan tepat sasaran, warga yang dapat bantuan dapat berdaya dan menjadi sejahtera," jelasnya.

Adapun Tim Digitalisasi Bansos terdiri dari Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo; Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha; Principal Expert Government Technology dari DEN, Rahmat Danu Andika, serta tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial.

Cahyono mengungkapkan ada sejumlah indikator mengapa lintas kementerian menyepakati Banyuwangi yang langsung ditunjuk sebagai piloting digitalisasi bansos ini.

"Di antaranya adalah kesiapan Banyuwangi yang dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sangat baik, serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi," ungkap Cahyono.

Digitalisasi Bansos tersebut, jelas Cahyono, merupakan ikhtiar pemerintah untuk membangun Digital Public Infrastruktur (DPI). Data digital yang akan diolah meliputi identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, dan SPLP sebagai data exchange platform.

"Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman. Data yang akan kita gunakan adalah lintas kementerian dan lembaga, berbagi data lintas sektor," terangnya.

Rahmat menambahkan, bahwa tahun ini pemerintah akan memulai penargetan parlinsos. Masyarakat nantinya bisa mengakses langsung untuk mendapatkan bantuan dengan autentikasi yang reliable. Permintaan bantuan yang masuk akan diolah dengan sistem seleksi yang dapat mengotomasi proses seleksi dan transparan bagi masyarakat.

"Harapan kami, dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna. Untuk itulah, di piloting ini kita sangat membutuhkan keterbukaan pemikiran kepala daerah dan juga semangat bersama untuk mencoba cara baru. Banyuwangi yang sangat pas untuk memulai project ini," ungkap Rahmat.

Bansos Digital ini ditargetkan akan dilaksanakan pada September mendatang. Sasaran bantuan yang akan disalurkan terlebih dahulu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Jika ini sukses, maka sasaran dan cakupannya akan lebih diperluas," terang Rahmat.

(akn/ega)