1 day ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
PT Adhi Karya (Persero) Tbk buka suara soal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Corporate Secretary Adhi Karya Rozi Sparta membenarkan rencana pembongkaran tiang monorel oleh Pemprov DKI tersebut. Namun, perseroan bersama Pemprov DKI masih melaksanakan pembahasan bersama lebih lanjut.
"Karena mengingat tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika merupakan aset milik ADHI berdasarkan Putusan Pengadilan 296/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 22 Oktober 2012 dan pendapat hukum (legal opinion) dari Jaksa Pengacara Negara No. B.354/G/Gph.1/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017," katanya pada CNNIndonesia.com, Rabu (7/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rozi mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan stakeholder lainnya yang diharapkan dapat memberikan pendampingan dan mencari solusi terbaik terhadap kondisi tersebut.
Perseroan katanya juga tetap berkomitmen mewujudkan dan menjalin komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk memastikan seluruh proses rencana pembongkaran tiang monorel berjalan sesuai Tata Kelola Perusahaan dan seluruh ketentuan yang berlaku.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan Pemprov DKI akan membongkar tiang monorel yang mangkrak mulai minggu ketiga Januari.
Pada November 2025, Pramono sempat memberi tenggat waktu sebulan kepada Adhi Karya untuk membongkar tiang-tiang monorel mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jika dalam satu bulan tidak ada tindakan, Pemprov DKI akan melakukan pembongkaran.
Sementara itu, Adhi Karya dalam laporan keuangannya mencatat aset eks tiang monorel tersebut masih tercatat pada pos Aset Tidak Lancar Lainnya, tepatnya di bagian Persediaan Jangka Panjang.
Perusahaan juga tengah melakukan kajian internal untuk menentukan kemungkinan penurunan nilai (impairment) atas aset tersebut. Perseroan pun memastikan rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham perseroan secara keseluruhan.
(fby/sfr)
